Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan mengenai proses pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, disampaikan oleh anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di gedung KPU, Menteng, Jakarta, pada Sabtu 7 November 2026.
Menurut Dewa, dua aduan telah memenuhi syarat materiil, dua lainnya masih dalam tahap verifikasi administrasi, dan satu belum memenuhi syarat administrasi. "Kami telah menerima lima aduan, ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil," ujarnya. Ia menambahkan bahwa dua aduan yang memenuhi syarat materiil akan dilimpahkan ke persidangan.
Salah satu pengadu adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, yang juga menjadi penggugat dalam perkara ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi. Denny menilai aduan tersebut tidak hanya soal ijazah, melainkan "cacat administratif" dan mencakup dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ia menuduh KPU menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tanpa proses verifikasi yang memadai.
Denny juga menyoroti dugaan KPU menghambat fungsi Bawaslu dengan tidak memberikan akses ke sistem informasi pencalonan. "Yang ketiga, KPU diduga menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu," katanya. Ia menuntut pemecatan seluruh komisioner KPU saat ini dan mengharapkan mereka tidak menduduki jabatan publik lagi.
Sebagai konteks, Mahkamah Agung belakangan mengabulkan kasasi dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang dikeluarkan Kemendikbudristek, menegaskan kembali sengketa administratif yang menjadi dasar aduan ke DKPP.
Sumber: cnnindonesia.com
