Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, pada acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu 8 November 2026, menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang dibahas di DPR. Ia menyatakan bahwa pemakzulan dapat dilaksanakan bila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain. "Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Paloh menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 dan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran menimbulkan rasa prihatin dan kesedihan bagi bangsa. Ia menegaskan, "Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan."
Menurut Paloh, Prabowo Subianto dan Gibran telah diberikan kepercayaan untuk memimpin negara hingga 2029, namun baru dua tahun menjabat sudah harus menghadapi persoalan ijazah. Ia menambahkan bahwa putusan MK dan MA tidak disambut dengan kegembiraan, melainkan dengan kesedihan.
MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah yang dapat disetarakan dengan SMA, menolak permohonan karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan menyerahkan masalah tersebut ke parlemen. Sementara MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah.
Anggota DPR kini tengah mengkonsolidasi untuk meninjau kemungkinan pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden, menindaklanjuti temuan MK dan keputusan MA.
Sumber: cnnindonesia.com
