Jakarta, Kamis 5 November 2026 – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memberikan klarifikasi setelah muncul laporan petugas pajak mendatangi warung tegal (warteg). Ia menegaskan bahwa pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh).
Maman menjelaskan bahwa tarif pajak untuk usaha dengan omzet hingga Rp500 juta adalah 0 %, menambahkan, "Artinya ini berlaku di semua, dari Sabang sampai Merauke, yang omzet pendapatannya Rp500 juta setahun itu tidak dipungut pajak. 0%." Usaha kecil seperti tukang pijat, pangkas rambut, dan warteg umumnya berada dalam kategori ini.
Bagi pelaku usaha dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun, pemerintah menyediakan fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5 %.
Maman juga menyoroti penyalahgunaan fasilitas tersebut oleh pengusaha besar yang memecah badan usaha agar masing‑masing omzetnya berada di bawah batas Rp4,8 miliar. Ia memberi contoh, "Jadi dipecah PT. Oh, padahal dia satu tahun itu sudah Rp10 miliar, tapi dipecah sama dia tetap di bawah Rp4,8 miliar, supaya dia menikmati insentif fasilitas yang sebetulnya bukan hak mereka."
Menteri menegaskan bahwa laporan warteg yang didatangi petugas pajak tidak mencerminkan kebijakan umum. "Apakah jutaan warung-warung itu didatangi petugas pajak? Enggak. Ya mungkin ada satu-dua, itu tidak lebih, tidak kurang, mungkin lebih kepada miss atau kesalahan administrasi," ujarnya.
Ia meminta masyarakat tidak khawatir bahwa pemerintah akan mengejar pelaku usaha kecil, termasuk pemilik warteg, untuk memungut pajak, dan menekankan bahwa fasilitas pajak seharusnya diberikan kepada usaha yang memang memenuhi ketentuan omzet.
Sumber: cnbcindonesia.com
