Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit serta dua jenderal aktif Polri, yang kini dijadikan tersangka.
Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa penyadapan tersebut terjadi pada rentang tahun 2025‑2026, ketika Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri. Ia menambahkan, "Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan-penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010," dalam konferensi pada Selasa (3/11).
Menurut penyidik, beberapa nomor telepon dimasukkan ke server LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa melalui verifikasi, kemudian disadap tanpa prosedur penegakan hukum. Asep Safrudin menyatakan bahwa pada Oktober 2026 tersangka memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS.
Listyo Sigit diberhentikan dari jabatan Kapolri pada 1 Oktober 2026 dan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Jabatan Kapolri kemudian diisi oleh Jenderal Suyudi Ario Seto melalui pelantikan di Istana. "Selanjutnya pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026," ujar Asep.
Penyelidikan telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita 11 unit ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk. Tiga jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso; sementara Irjen Slamet Uliandi masih berstatus saksi. Mereka dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat 1‑2, dan Pasal 32 ayat 1 UU ITE, dan kini ditahan di Rutan Mabes Polri.
Sumber: cnnindonesia.com
